Menanti Janji

Pembangunan masih terngiang di alam janji pemerintah. Masyarakat yang tinggal di dusun terpencil dan terisolir hanya bisa menanti.

Salah letak keliru pasang dari fungsi pejabat negara yang seharusnya menjadi pelayan rakyat terbukti dari kesenjangan yang merajarela dan dari sangat banyaknya desa yang terisolir di Indonesia. Dari jangkauan Program Opshid Jelajah Desa untuk Indonesia Raya, kami mendapati buruknya Infrastuktur desa yang tidak mendapat perhatian meskipun sudah berulang kali permohonan diajukan penduduk dan berkali-kali juga janji diberikan oleh pemerintah setempat.

Seperti terjadi di Dsn. Nampu, Ds. Pojok, Kec. Plandaan, Kab. Jombang berpenduduk 85 KK yang terisolir oleh sungai selebar 30 meter. Akibat tidak ada jembatan, masyarakat desa ini harus melalui sungai untuk menuju dusun-dusun lain. Ketika musim kemarau kondisi sungai kering sehingga mudah dilintasi namun mereka harus berbasah-basah untuk menyeberang ketika musim hujan tiba. Tak ada pilihan lain, sungai ini adalah satu-satunya jalan penghubung menuju pusat desa yang masih berjarak 6 Km dari Nampu. Dalam kondisi darurat seperti orang sakit atau ibu yang hendak melahirkan harus dipikul oleh empat orang bergantian menggunakan kursi. Hal itu lazim terjadi.

Meski kondisi ini sudah lama dikeluhkan masyarakat tapi permohonan pembangunan jembatan lagi-lagi belum direspon pemerintah setempat. Sebuah berita di situs www.berita-metro.co.id (08/12/15) melansir Pemkab Jombang urung membangun jembatan Dsn. Nampu itu karena tidak adanya anggaran. Kepastian belum dapat dilakukannya pembangunan jembatan di sana disampaikan Kepala Dinas atau Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang, Yudi Adianto. Tahun ini tidak ada anggaran APBD periode 2016 yang dialokasikan untuk jembatan dusun terpencil itu.

"Tahun ini belum bisa untuk realisasi pembangunan jembatan itu, lebarnya kan sekitar 30 meter, jadi butuh biaya yang tidak sedikit memang. Kalau dipaksakan PAK, nanti justru tidak selesai pembangunannya,’’

Jawaban klasik Pemerintah dari masa ke masa yang selalu mengorbankan nasib rakyat.

Kondisi lebih parah dari Dusun Nampu kami temui di Dusun Rapah Ombo. Siapa sangka di balik belantara rimba sejauh 17 Km dari Desa Pojok Klitih, Plandaan, Jombang yang di saat musim hujan hanya dapat dilalui warga setempat dengan berjalan kaki sejauh 4 jam, masih terdapat satu dusun. Terisolir dan terlupakan. Dari Ploso, kami menempuh perjalanan hingga tiga jam mulai pukul 08.42 sampai pukul 11.41 lantaran akses jalan yang belum dibangun. Setiba di desa Pojok Klitih kecepatan harus dikurangi, sebab jalan menuju lokasi terdiri dari batuan cadas yang mengguncang kendaraan. Semakin mendekat kondisinya justru makin berat. Badan jalan menyempit, sementara di bagian atas banyak ranting pepohonan hutan menjulur ke jalan. Beberapa saat kemudian kendaraan mulai memasuki jalan yang belum dibangun, suara kendaraan kerap meraung-raung untuk lepas dari kubangan jalan berlumpur. Dari sini kami bisa merasakan bagaimana sulitnya warga Dsn. Rapah Ombo menjalani kehidupan sehari-hari.

Harusnya daerah-daerah terisolir seperti ini menjadi perhatian khusus, Kata Kadus Rapah Ombo, Padi, permintaan mereka tidak macam-macam, hanya pembangunan jalan, karena itu merupakan aspek yang krusial untuk melangsungkan kebutuhan hidup. Ke pasar, ke balai pengobatan, ke sekolah, hingga sosial-ekonomi. Tapi permohonan itu tidak dikabulkan, kata Kadus Rapah Ombo, Padi;

"Mereka beralasan penggunanya terlalu sedikit. Ada bantuan dana desa, tapi pojok Klitik kan 1 kelurahan itu 14 dukuhan, jadi Rp 600 juta itu dibagi 14 dukuhan per tahun”.

Sejalan pertumbuhan penduduk, mereka juga menghadapi kesulitan karena terbatasnya lahan pertanian, sebab didominasi lahan milik perhutani. Dari 69 KK yang ada saat ini, sebagian warga harus menguruk parit agar bisa ditanami. Hal ironis lainnya adalah penerangan listrik. Baru pada tahun 2013 lalu mereka bisa merasakan terangnya malam hari dengan lampu listrik, jadi selama 70 tahun Indonesia merdeka, mereka masih menggunakan alat penerangan berupa ublik. Bantuan listrik tenaga surya dari pemerintah kala itupun tak didapat cuma-cuma. Masyarakat harus membeli sebidang tanah seluas 25 m2, hasil dari iuran warga dusun, karena pihak pemerintah hanya mampu memberikan bantuan peralatan dan pemasangan listrik tenaga surya, tanpa menyediakan lahan yang dibutuhkan. Itupun dengan kapasitas pemakaian yang dibatasi hanya 260 Volt untuk tiap KK setiap harinya.

Kesunyian malam di dusun-dusun terpencil kami rasakan juga saat melaksanakan Jelajah Desa berikutnya, di luar Kabupaten Jombang, tepatnya di Dsn. Bunten, Kab. Bojonegoro. Pukul 5 petang usai pembagian pasar murah, santunan dan layanan pengobatan gratis, kami harus berjalan kaki sejauh 3 Km kembali ke parkiran kendaraan. Tidak ada penerangan dalam berjuang melewati jalan yang licin setelah sore diguyur hujan, sementara di kiri jalan adalah jurang. Hanya dengan ranting-ranting pepohonan hutan yang menjulur di tepian jalan kami berpegangan kuat agar tidak terperosok. Butuh waktu dua jam menapaki jalan berlumpur sampai ke jalan makadam. Demikian sulitnya berjuang keluar desa, tapi warga Dusun Bunten selalu sabar menanti janji Bupati;

"Sudah saya sampaikan pada Bupati  tahun 2013 waktu berkunjung ke sini, katanya setiap satu tahun itu ada pembangunan jalan entah berapa meter, jadi tinggal nunggu saja," kata Kadus Bunten, Janoko.

Sementara menunggu, Janoko hanya bisa memaksimalkan perawatan jalan. Penduduknya dijadwal setiap hari Minggu bekerja bakti untuk meminimalisir bahaya. Budaya gotong-royong untuk jalan ini sudah berlangsung sejak lama, karena dahulu jalan menuju sana hanya setapak kaki, benar-benar terisolasi. Selain masalah jalan, seperti dusun-dusun terpencil lainnya, listrik di Dsn. Bunten juga terbatas, masih disalurkan dari Dsn. Kedunglele dengan kuota per rumah 95 watt untuk 86 KK.

Di Jelajah Desa berikutnya, Dkh. Tretes, Ds. Pragelan, Kec. Gondang Kab. Bojonegoro, suasana dukuh ini tak jauh berbeda. Kepala Desa Sudarto mengakui bantuan jalan dari Pemerintah belum terlaksana maksimal karena minimnya APBD. Bantuan makadam baru diterima tahun 2013 itupun baru sebagian kecil. Hal ini juga diakui Kepala RT Dukuh Tretes, Turyanto;

"Saya usul terus juga belum terlaksana. Padahal sudah disaksikan Pak Bupati waktu ke sini langsung, sudah tahu kondisi jalannya seperti ini, tapi saya sampaikan permohonan juga belum diberi. Masih bangun sana-sana katanya. Itu tiga tahun yang lalu, sampai sekarang belum ke sini lagi. Dulu ke sini 80 orang naik sepeda tril hanya lewat saja tidak memberi bantuan apa-apa”.

Lumpuhnya akses jalan membuat penduduk setempat enggan beranjak meski sekedar mencari bahan makanan atau berobat. Sehingga bantuan sembako maupun santunan kesehatan dari program Jelajah Desa Opshid dirasakan sangat berarti.

Di Dkh. Growok, Ds. Bareng, Kec. Sekar, Kab. Bojonegoro. Seorang wanita yang akan melahirkan tidak tertolong karena kondisi jalan yang buruk menghambatnya memperoleh pertolongan tepat waktu. Bayi terselamatkan, namun sang ibu meninggal. Kata Kadus Gruwuk, Jiyatno, tidak adanya sarana transportasi jalan yang memadai juga berimbas pada nilai jual hasil pertanian. Karena itu pula harga jagung dan ubi di dusun ini sangat murah.

Dari kondisi demikian Lurah Desa Bareng Suprapto menaruh harapan pada Opshid agar dapat membantu warga desanya keluar dari lemahnya perekonomian yang sejauh ini hanya berputar sekedar untuk penghidupan sehari-hari. Pertanian masyarakat setempat hanya bertumpu pada hasil tanaman jagung, dengan nilai jual murah. Di luar itu tak pekerjaan lain yang bisa dilakukan.

"Seandainya dari teman-teman Opshid bisa membantu, mempunyai keterampilan mengelola jagung dan bisa dikelola di sini, misalnya 1 RT bisa bekerja menjadikan bahan baku ini jadi makanan, itu bisa sangat membantu. Pernah saya sampaikan di sini potensi terbesar jagungnya itu terbesar No 12 se-Bojonegoro, waktu itu bupati janjikan mau mendirikan pabrik pakan ternak di sini tapi faktanya sampai sekarang nggak ada".

Terkait kebutuhan listrik juga masih menyisakan masalah. Kendati sudah masuk namun meteran listrik masih menumpang di Desa Bareng. Antara Desa Bareng dan Dusun Growok terbentang hutan milik perhutani. Pihak perhutani melarang memasang listrik di lingkup perhutani sehingga listrik hanya bisa disalurkan lewat kabel kecil. Perhutani memberi ijin bilamana pemasangan tidak sampai menebang kayu itupun hanya dapat diberi ijin secara lisan.

"Tetangga kecamatan difasilitasi tapi kerjasamanya anggarannya besar. Rp 160 juta. Prosesnya seperti apa saya nggak tahu, mendengar biayanya sebegitu besar kita sudah tidak mungkin, dapat biaya dari mana?".